Menko Kesra: Perbanyak SMK di Daerah Kepulauan

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono menilai perlunya sekolah menengah kejuruan (SMK), terutama bidang kelautan, perikanan dan pariwisata untuk para siswa di daerah kepulauan seperti Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Keberadaan sekolah tersebut penting untuk memaksimalkan sumber alam yang ada.

"Lewat SMK, para siswa bisa mendapat keterampilan yang sesuai dengan sumber daya alam yang ada, dengan menggunakan teknologi sehingga hasilnya akan lebih baik," kata Agung Laksono saat menyaksikan langsung pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP di SMP Negeri 133, Pulau Pramuka, Kabupaten Administratif Pulau Seribu, Jakarta, Kamis (1/3).

Pada kesempatan itu, Agung didampingi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, dan Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al-Jufrie dan Bupati Kepulauan Seribu, Burhanuddin dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto.

Agung menambahkan, pendidikan yang menekankan pada keterampilan sangat penting agar siswa mampu bertahan di lingkungan yang terasing seperti di Kepulauan Seribu. Dengan demikian, siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar hasilnya bisa lebih baik lagi.

"Dalam rakor kesra akan kita bahas untuk peningkatan pendidikan di Pulau Seribu," ucap Agung seraya memuji kondisi SMP Negeri 133 yang terlihat apik.

Kesempatan itu dimanfaatkan para guru, terutama para guru hononer untuk menumpahkan curahan hatinya. Seperti dikemukakan Nurhasanah, honor mereka yang hanya Rp 600 ribu per bulan tak pernah dibayarkan secara rutin setiap bulannya, melainkan setiap 4 bulan sekali. Padahal, kehidupan di pulau tidaklah murah.

"Saat ini ada lebih kurang 300 guru honorer di Kepulauan Seribu yang sudah bekerja tahunan tetapi belum diangkat dengan kondisi kesejahteraan yang relatif kecil. Jika ada peluang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) diberikan kepada kami," katanya.

Menanggapi keluhan guru tersebut, Mendiknas mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi tugas pemerintah daerah. Untuk itu, Mendiknas berharap pemerintah daerah segera merampungkan persoalan yang menjadi kendala untuk pengangkatan sebagai PNS.

"Pemerintah pusat bersama komisi terkait yakni Komisi II dan Komisi X DPR RI berupaya merampungkan masalah pengangkatan guru sesuai prosedur," kata Nuh.

Mohammad Nuh menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Dalam Negeri ingin memberi batas waktu pengangkatan guru honorer itu agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru.

Pada kesempatan itu, Mendiknas, Mohammad Nuh memberikan beasiswa Rp 275 juta bagi 500 siswa miskin bagi jenjang SMP di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing siswa mendapatkan beasiswa sebanyak Rp 550 ribu per tahun.

Beasiswa tersebut merupakan dana bantuan bagi orang miskin, yakni masyarakat pulau terluar, daerah perbatasan, dan anak-anak nelayan.

Ia mengharapkan dengan adanya bantuan beasiswa langsung di luar dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang otomatis diterima siswa, maka tidak ada siswa putus sekolah di wilayah kepulauan tersebut.

"Mudah-mudahan dengan beasiswa adik-adik semakin semangat. Tidak ada kata putus di dalam sekolah," ujar Nuh.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, UN SMP di Kabupaten Kepulauan Seribu diikuti sebanyak lima SMP negeri, dua SMP Satu Atap, dan satu MTs. Jumlah peserta yang mengikuti UN sebanyak 398 peserta. "Tahun lalu kelulusan siswa di Kepulauan Seribu 100 persen," katanya menandaskan.

Sumber Article : SUARA KARYA ONLINE